Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional

Bab 1: Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

1.1 Pengertian dan Karakteristik HAM
1.2 Jenis dan Klasifikasi HAM
1.3 Prinsip-Prinsip Dasar HAM

Bab 2: Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia

2.1 HAM pada Masa Kolonial dan Orde Lama
2.2 Reformasi dan Perkembangan Konstitusi
2.3 Dinamika Lembaga Perlindungan HAM

Bab 3: Instrumen Internasional HAM dan Implikasinya di Indonesia

3.1 Deklarasi dan Konvensi Internasional
3.2 Ratifikasi dan Harmonisasi Hukum Nasional
3.3 Implementasi di Lembaga Negara

Bab 4: Konstitusi dan Jaminan HAM dalam UUD 1945

4.1 Amandemen UUD 1945 dan Hak Konstitusional
4.2 Struktur Jaminan HAM dalam UUD
4.3 Peran Mahkamah Konstitusi

Bab 5: Peran Lembaga Negara dalam Penegakan HAM

5.1 Komnas HAM dan LPSK
5.2 Peran Kepolisian dan Kejaksaan
5.3 Lembaga Yudisial dan Eksekutif

Bab 6: Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Pelanggaran HAM

6.1 Pelanggaran HAM Berat
6.2 Mekanisme Peradilan HAM
6.3 Restorative Justice dan Korban

Bab 7: Hukum Perdata dan Hak Sipil

7.1 Asas dan Prinsip dalam Hukum Perdata
7.2 Perlindungan atas Privasi dan Properti
7.3 Sengketa Perdata terkait HAM

Bab 8: Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana

8.1 Proses Hukum yang Adil (Due Process of Law)
8.2 Hak Tersangka dan Terdakwa
8.3 Perlindungan dalam Penahanan dan Penyidikan

Bab 9: HAM dan Kebebasan Beragama

9.1 Hak Memeluk Agama dan Beribadah
9.2 Konflik dan Toleransi Antarumat Beragama
9.3 Peran Negara dalam Menjamin Kebebasan Beragama

Bab 10: Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

10.1 Batasan Hukum atas Ekspresi
10.2 Kebebasan Pers dan Media
10.3 Penyebaran Ujaran Kebencian dan HOAX

Bab 11: Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

11.1 Hak atas Pendidikan dan Kesehatan
11.2 Hak atas Pekerjaan dan Upah Layak
11.3 Budaya dan Hak atas Identitas Kolektif

Bab 12: Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perspektif HAM

12.1 Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan
12.2 Peran Hukum dalam Perlindungan Khusus
12.3 Konvensi dan Hukum Nasional terkait

Bab 13: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata

13.1 Mekanisme Litigasi dan Non-Litigasi
13.2 Mediasi dan Arbitrase dalam Sengketa Perdata
13.3 Keuntungan dan Kekurangan ADR (Alternative Dispute Resolution)
13.4 Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Bab 14: Peran Notaris dan Akta Otentik

14.1 Pengertian dan Kedudukan Notaris
14.2 Fungsi Akta Otentik dalam Pembuktian Perdata
14.3 Jenis-jenis Akta Notaris dan Kekuatan Hukumnya
14.4 Tanggung Jawab dan Etika Profesi Notaris
14.5 Sengketa atas Akta Otentik dan Pembatalannya

Bab 15: Tantangan dan Prospek Penegakan HAM di Indonesia

15.1 Politik Hukum HAM Nasional
15.2 Peran Pendidikan HAM
15.3 Prospek Reformasi dan Internasionalisasi