Hukum Pidana di Indonesia

Hukum Pidana di Indonesia

BAB 1: Pengantar Ilmu Hukum Pidana
1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana
1.2 Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana
1.3 Posisi Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Nasional
1.4 Hubungan Hukum Pidana dengan Ilmu Hukum Lain
1.5 Klasifikasi dan Cabang-cabang Hukum Pidana

BAB 2: Sejarah Hukum Pidana Indonesia
2.1 Asal Usul dan Perkembangan Hukum Pidana
2.2 Pengaruh Kolonial Belanda: Wetboek van Strafrecht
2.3 Masa Peralihan dan Penyesuaian Pasca-Kemerdekaan
2.4 Dinamika Hukum Pidana dalam Orde Baru dan Reformasi
2.5 Penyusunan dan Pembaruan KUHP Nasional

BAB 3: Asas-asas Hukum Pidana
3.1 Asas Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege)
3.2 Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
3.3 Asas Individualisasi Pidana
3.4 Asas Praduga Tak Bersalah
3.5 Asas Teritorialitas, Ekstrateritorialitas, dan Nasionalitas

BAB 4: Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
4.1 Pengertian Perbuatan Pidana (Delik)
4.2 Pertanggungjawaban Pidana: Subjektif vs Objektif
4.3 Teori-teori tentang Pertanggungjawaban Pidana
4.4 Alasan Penghapus Pidana
4.5 Unsur Kesalahan: Sengaja dan Lalai

BAB 5: Sistem Pemidanaan di Indonesia
5.1 Tujuan Pemidanaan: Retributif vs Preventif
5.2 Jenis-jenis Pidana dalam KUHP
5.3 Pidana Pokok dan Pidana Tambahan
5.4 Sistem Pidana Alternatif: Rehabilitasi dan Diversi
5.5 Lembaga Pemasyarakatan dan Pelaksanaan Pidana

BAB 6: Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya
6.1 Pengertian Tindak Pidana
6.2 Unsur Objektif dan Subjektif Tindak Pidana
6.3 Kausalitas dalam Tindak Pidana
6.4 Bentuk-Bentuk Delik: Biasa, Formil, Materiel
6.5 Perbedaan Pelanggaran dan Kejahatan

BAB 7: Penyertaan dan Percobaan dalam Tindak Pidana
7.1 Bentuk-Bentuk Penyertaan: Pelaku, Pembantu, Penganjur
7.2 Teori-teori Penyertaan dalam Hukum Pidana
7.3 Percobaan Pidana: Syarat dan Penerapannya
7.4 Batasan Tanggung Jawab antara Pelaku Utama dan Penyerta
7.5 Putusan Kasus Penyertaan dan Percobaan di Pengadilan

BAB 8: Pembenaran dan Pemaaf dalam Hukum Pidana
8.1 Alasan Pembenar: Pembelaan Terpaksa, Perintah Jabatan
8.2 Alasan Pemaaf: Tidak Waras, Daya Paksa, Kekeliruan
8.3 Perbedaan Pembenar dan Pemaaf dalam Teori dan Praktik
8.4 Akibat Hukum dari Alasan Penghapus Pidana
8.5 Studi Kasus Alasan Pembenar dan Pemaaf di Indonesia

BAB 9: Delik Khusus dan Kejahatan Terorganisir
9.1 Pengertian dan Karakteristik Delik Khusus
9.2 Kejahatan Terorganisir: Pengertian dan Unsur
9.3 Tindak Pidana Terorisme dan Narkotika
9.4 Strategi Penanggulangan Kejahatan Terorganisir
9.5 Kerjasama Internasional dalam Penindakan

BAB 10: Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Khusus
10.1 Konsep Anak dalam Hukum Pidana
10.2 Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
10.3 Prinsip Diversi dan Keadilan Restoratif
10.4 Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dan Pelaku
10.5 Peran Lembaga Sosial dan Penegak Hukum

BAB 11: Hukum Pidana Ekonomi dan Korupsi
11.1 Kejahatan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Pidana
11.2 Tipologi Tindak Pidana Korupsi
11.3 Peran KPK dan Strategi Pemberantasan Korupsi
11.4 Sanksi Pidana bagi Kejahatan Korporasi

BAB 12: Hukum Pidana dan Kejahatan Siber
12.1 Pengertian dan Jenis Kejahatan Siber
12.2 UU ITE dan Penegakan Hukum Siber
12.3 Tantangan Pembuktian dalam Kejahatan Digital
12.4 Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
12.5 Strategi Pencegahan dan Literasi Digital

BAB 13: Pidana Mati: Pro dan Kontra
13.1 Sejarah dan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
13.2 Argumen Pendukung dan Penentang Pidana Mati
13.3 Analisis Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Mati
13.4 Pidana Mati dalam Delik Narkotika dan Terorisme
13.5 Perkembangan Wacana Penghapusan Pidana Mati

BAB 14: Reformasi Hukum Pidana Nasional
14.1 Latar Belakang dan Urgensi Reformasi KUHP
14.2 Prinsip-prinsip Modernisasi Hukum Pidana
14.3 Kritik terhadap Pasal-pasal Kontroversial KUHP Baru
14.4 Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru
14.5 Tantangan Implementasi dan Sosialisasi