Hukum Perdata: Teori dan Praktik

Hukum Perdata: Teori dan Praktik

BAB 1: Pengantar Hukum Perdata
1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata
1.2 Sejarah dan Asal Usul Hukum Perdata di Indonesia
1.3 Hukum Perdata sebagai Hukum Privat
1.4 Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Publik
1.5 Fungsi dan Tujuan Hukum Perdata dalam Masyarakat

BAB 2: Sumber dan Sistematika Hukum Perdata
2.1 Sumber Hukum Perdata: Tertulis dan Tidak Tertulis
2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
2.3 Sistematika Hukum Perdata Menurut KUH Perdata
2.4 Asas-asas Umum dalam Hukum Perdata
2.5 Perkembangan Hukum Perdata di Era Modern

BAB 3: Subjek Hukum: Orang dan Badan Hukum
3.1 Pengertian Subjek Hukum
3.2 Kapasitas Hukum dan Kecakapan Bertindak
3.3 Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak
3.4 Pengertian dan Jenis Badan Hukum
3.5 Tanggung Jawab Badan Hukum dalam Hukum Perdata

BAB 4: Hukum Keluarga dan Perkawinan
4.1 Pengertian Hukum Keluarga
4.2 Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia
4.3 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU Perkawinan
4.4 Akibat Hukum dari Perkawinan dan Perceraian
4.5 Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak

BAB 5: Hukum Waris: Tradisional dan Modern
5.1 Pengertian dan Sistem Hukum Waris
5.2 Hukum Waris Adat, Islam, dan Perdata Barat
5.3 Ahli Waris dan Pembagian Warisan
5.4 Wasiat dan Hibah dalam Hukum Perdata
5.5 Permasalahan Sengketa Waris di Pengadilan

BAB 6: Hukum Benda dan Hak Kebendaan
6.1 Pengertian Benda dalam Hukum Perdata
6.2 Klasifikasi Benda: Bergerak dan Tidak Bergerak
6.3 Hak Milik, Hak Pakai, Hak Gadai, Hak Tanggungan
6.4 Cara Perolehan dan Pengalihan Hak Kebendaan
6.5 Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Sah

BAB 7: Hukum Perikatan dan Perjanjian
7.1 Pengertian dan Asas-asas Hukum Perikatan
7.2 Sumber-sumber Perikatan: Perjanjian dan Undang-undang
7.3 Unsur-unsur dan Syarat Sah Perjanjian
7.4 Jenis-jenis Perjanjian dalam Hukum Perdata
7.5 Perubahan, Pengalihan, dan Hapusnya Perikatan

BAB 8: Wanprestasi dan Ganti Rugi
8.1 Pengertian Wanprestasi dan Bentuknya
8.2 Akibat Hukum dari Wanprestasi
8.3 Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi
8.4 Pembatalan dan Pemenuhan Perjanjian

BAB 9: Perbuatan Melawan Hukum
9.1 Pengertian dan Unsur-Unsur PMH
9.2 Perbedaan PMH dan Wanprestasi
9.3 Tanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum
9.4 Ganti Rugi dalam PMH dan Proses Pembuktiannya

BAB 10: Hukum Jaminan: Fidusia dan Hipotik
10.1 Pengertian Jaminan dalam Perikatan
10.2 Jaminan Kebendaan dan Jaminan Pribadi
10.3 Fidusia: Dasar Hukum dan Prosedur Pendaftaran
10.4 Hipotik dan Hak Tanggungan atas Tanah
10.5 Eksekusi Jaminan dan Perlindungan Debitur

BAB 11: Hukum Sewa Menyewa dan Jual Beli
11.1 Sewa Menyewa: Definisi, Unsur, dan Syarat
11.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Sewa
11.3 Pengertian Jual Beli dan Syarat Sahnya
11.4 Risiko dan Peralihan Kepemilikan dalam Jual Beli
11.5 Sengketa dalam Sewa Menyewa dan Jual Beli

BAB 12: Hukum Perbankan dan Kontrak Konsumen
12.1 Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah
12.2 Jenis-jenis Perjanjian Kredit Perbankan
12.3 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen
12.4 Kontrak Baku dan Ketidakseimbangan Hak
12.5 Penyelesaian Sengketa Konsumen

BAB 13: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata
13.1 Mekanisme Litigasi dan Non-Litigasi
13.2 Mediasi dan Arbitrase dalam Sengketa Perdata
13.3 Keuntungan dan Kekurangan ADR (Alternative Dispute Resolution)
13.4 Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

BAB 14: Peran Notaris dan Akta Otentik
14.1 Pengertian dan Kedudukan Notaris
14.2 Fungsi Akta Otentik dalam Pembuktian Perdata
14.3 Jenis-jenis Akta Notaris dan Kekuatan Hukumnya
14.4 Tanggung Jawab dan Etika Profesi Notaris
14.5 Sengketa atas Akta Otentik dan Pembatalannya