Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Bab 1: Pengantar Hukum Lingkungan

1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan
1.2 Tujuan dan Prinsip Hukum Lingkungan
1.3 Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Bab 2: Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional

2.1 Prinsip Kehati-hatian dan Pencegahan
2.2 Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)
2.3 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Bab 3: Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum

3.1 Konsep Hukum Pembangunan Berkelanjutan
3.2 Integrasi Lingkungan dalam Kebijakan Publik
3.3 Keadilan Antargenerasi dan Lingkungan

Bab 4: Instrumen Perundang-undangan Lingkungan di Indonesia

4.1 UU No. 32 Tahun 2009 dan Relevansinya
4.2 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Terkait
4.3 Peran Hukum Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan

Bab 5: Amdal dan Perizinan Lingkungan

5.1 Konsep dan Tahapan Amdal
5.2 Perizinan Berbasis Risiko Lingkungan
5.3 Keterlibatan Publik dalam Proses Amdal

Bab 6: Hukum Pengelolaan Limbah dan Polusi

6.1 Limbah B3 dan Non-B3
6.2 Pengendalian Pencemaran Udara dan Air
6.3 Strategi Penanganan Polusi di Perkotaan

Bab 7: Hukum Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati

7.1 Konservasi Keanekaragaman Hayati
7.2 Perlindungan Hutan, Satwa, dan Tumbuhan
7.3 Perlindungan Wilayah Konservasi

Bab 8: Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Tanah

8.1 Standar Mutu dan Baku Kerusakan Lingkungan
8.2 Sistem Pemantauan dan Pelaporan
8.3 Penanganan Pencemaran Akibat Industri

Bab 9: Penegakan Hukum Lingkungan dan Peran Pemerintah

9.1 Penegakan Administratif, Perdata, dan Pidana
9.2 Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.3 Kelembagaan dan Koordinasi Antar Instansi

Bab 10: Peran Masyarakat dan LSM dalam Perlindungan Lingkungan

10.1 Hak Akses Informasi dan Partisipasi
10.2 Peran Strategis LSM Lingkungan
10.3 Advokasi, Kampanye, dan Edukasi Publik

Bab 11: Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana dalam Hukum Lingkungan

11.1 Jenis-Jenis Sanksi Lingkungan
11.2 Prosedur Pengenaan Sanksi
11.3 Efektivitas dan Evaluasi Penegakan Hukum

Bab 12: Korporasi dan Tanggung Jawab Lingkungan

12.1 Corporate Environmental Responsibility (CER)
12.2 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001
12.3 Peran Dunia Usaha dalam Pembangunan Berkelanjutan

Bab 13: Iklim, Energi Terbarukan, dan Keadilan Lingkungan

13.1 Perubahan Iklim dan Dampaknya
13.2 Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi
13.3 Keadilan Lingkungan dalam Kebijakan Energi

Bab 14: Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya

14.1 Jenis dan Karakteristik Sengketa Lingkungan
14.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan
14.3 Peran Pengadilan dan ADR dalam Konflik Lingkungan

Bab 15: Reformasi Hukum Lingkungan dan Agenda Masa Depan

15.1 Tantangan Hukum Lingkungan di Era Modern
15.2 Inovasi Regulasi dan Kelembagaan
15.3 Rekomendasi Reformasi Menuju Keberlanjutan